AKUNTANSI
KOMPARATIF: EROPA
BEBERAPA PENGAMATAN TENTANG STANDAR DAN PRAKTIK
AKUNTANSI
Standar akuntansi
merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan anggaran
dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan .
Tiga alasan praktik
akuntansi dapat menyimpang dari standar akuntansi :
Di banyak negara
hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau
tidak efektif.
Perusahaan bisa dengan
sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan.
Beberapa negara
mengizinkan perusahaan untuk keluar jalur standar akuntansi jika hal tersebut
bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih
baik.
Susunan standar
merupakan proses perumusan standar akuntansi. Susunan standar akuntansi
menggabungkan dua kombinasi, yaitu :
1.
Sektor swasta: profesi akuntansi dan
kelompok lain (pengguna dan penyusun laporan keuangan)
2.
Sektor umum: perwakilan seperti petugas
pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggungjawab atas hukum komersial dan
komisi keamanan.
IFRS DALAM UNI EROPA
Kecenderungan dalam
laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan
keuangan gabungan. kecenderungan ini sangat benar dalam Uni eropa. Pada tahun
2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua
perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti
IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005.
Untuk memahami
akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan
akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan
setempat di perusahaan-perusahaan di mana di mana IFRS.
LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan IFRS
terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan
ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan
penjelasan
PATOKAN AKUNTANSI
Dalam IFRS, semua
kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Aset dinilai berdasarkan harga
perolehan atau harga pasar. jika metode harga pasar yang digunakan,
revaluasi(penilaian kembali asset tetap) harus digunakan secara teratur dan
semua barang dari kelas tertentu harus dinilai kembali.
FIFO dan beban
rata-rata merupakan dasar biaya yang sesuai menurut IFRS, tapi LIFO tidak.
Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman
operasional dibebankan pada dasar yang sistematis, biasanya membayar utang
pinjaman pada dasar garis lurus.
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA
1. PERANCIS
Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan
Comptable General, berisi:
a) Tujuan dan prinsip
laporan dan akuntansi keuangan.
b) Definisi asset,
utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran.
c) Aturan-aturan
valuasi dan pengakuan.
d) Daftar akun,
persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah
distandarisasi.
e) Contoh laporan
keuangan dan aturan presentasinya.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam
penyusunan standar di Perancis:
1) Counseil National
de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
2) Comite de la
Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi).
3) Autorite des
Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan).
4) Ordre des
Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik).
5) Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang
Auditor).
2. JERMAN
Akuntansi nasional Jerman diatur dalam German
Commercial Code (HGB), berisi:
Memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas
atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi
internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka.
Memungkinkan adanya penetapan perusahaan sector
swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam
penyusunan standar di Jerman:
German Accounting Standards Committee atau GASC,
atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee atau
DRSC (Otoritas penyusun standar Jerman)
Financial Accounting Control Act (Badan pengontrol
kepatuhan).
Financial Reporting Enforcement Panel atau FREP
(Dewan sector swasta)
Federal Financial Supervisory Authority (Dewan
sector public)
Wirtschaftsprufer atau WPs (Badan pemeriksa
perusahaan)
3. REPUBLIK CEKO
Undang-undang dan praktik akuntansi Republik Ceko
lebih menyesuaikan dengan standar Barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang
ditanamkan dalam European Union Directives.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Accountancy Act: menentukan persyaratan untuk
akuntansi.
Fourth and Sevent Directives dari Uni Eropa:
menetapkan penggunaan daftar perkiraan untuk pembukuan catatn dan penyusunan
laporan keuangan.
Czech Securities Commission: bertanggung jawab
mengawasi dan memantau pasar modal.
Act on Auditors: Mengatur proses audit.
Chamber of Auditors: mengawasi pendaftaran,
pendidikan, pengujian dan menertibkan auditor, penyusunan standar audit dan
regulasi praktik audit seperti format laporan audit.
4. BELANDA
Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan
persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik professional
yang sangat tinggi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal
hingga munculnya Act on Annual
Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi:
Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran
yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya
harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik
bisnis yang aman.
Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta
untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang
konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi
harus diungkapkan dengan tepat.
Informasi keuangan yang komparatif untuk periode
terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang
menyertainya.
5. INGGRIS
Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk
pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama
Fourth and Seventh Directive.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Undang-undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi
dasar, yaitu:
Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar
akrual.
Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan
asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan,
khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan
kerugian yang ditemukan.
Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten
diharuskan dari tahun ketahun.
Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa
diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris:
The Institute of Chartered Accountants in England dan
Wales
The Institute of Chartered Accountants in Ireland
The Institute of Chartered Accountants in Scotland
The Association of Chartered Certified Accountants
The Chartered Institute of Management Accountants
The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
Referensi:
Choi, Frederick D.S., dan Meek, Gary K., 2010, International
Accounting Buku-2, Penerbit Salemba Empat.
